BANDUNG — Perang kognitif dinilai tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi palsu, tetapi juga bagaimana fakta dan data dikemas untuk memengaruhi persepsi masyarakat serta membentuk opini publik.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam bedah buku Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025 karya Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Bhakti yang digelar Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kamis (15/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Vue Palace, Artotel Curated, Kota Bandung, tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan pengamat militer untuk membahas perkembangan perang kognitif dalam dinamika sosial-politik Indonesia.
Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unpad, Ari Ganjar Herdiansah, mengatakan perang kognitif dapat dipahami sebagai bentuk pengerahan kekuatan secara terencana untuk merebut maupun merestrukturisasi kekuasaan.
Menurut Ari, dinamika yang terjadi di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari persoalan sosial yang dirasakan langsung masyarakat. Kekecewaan akibat persoalan riil seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan dapat menjadi bahan yang kemudian dibingkai menjadi opini di media sosial.
Dengan adanya proses pembingkaian tersebut, persoalan yang semula berangkat dari pengalaman nyata masyarakat dapat berkembang menjadi narasi yang lebih luas dan berpotensi memengaruhi persepsi publik.
Ari juga menyoroti perkembangan gerakan digital di Indonesia sepanjang 2019 hingga 2025. Menurutnya, berbagai gerakan tersebut lebih banyak menghasilkan riak di ruang publik dan jalanan, tetapi belum banyak berujung pada konversi menjadi kebijakan nyata.
Karena itu, kelompok masyarakat sipil dinilai perlu membangun aliansi strategis yang lebih kuat agar aspirasi yang disuarakan melalui ruang digital dapat memiliki dampak yang lebih konkret.
Sementara itu, Dosen FISIP Unpad Yusa Djuyandi menilai medan perang kognitif bertumpu pada kemampuan memanipulasi data dan informasi untuk menyasar persepsi publik.
Ia mengatakan manipulasi data yang bertemu dengan ketimpangan sosial dapat menciptakan kondisi yang mudah dipicu oleh provokasi dan memperbesar gejolak di masyarakat.
Yusa juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil sikap yang terlalu pasif maupun terlalu represif dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang di ruang digital.
Menurutnya, transparansi menjadi salah satu prinsip penting yang perlu dikedepankan pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik, meminimalkan krisis legitimasi, sekaligus mempersempit ruang berkembangnya narasi konspirasi di dunia maya.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa menghadapi perang kognitif tidak cukup hanya dengan kemampuan teknologi. Ketahanan masyarakat juga membutuhkan literasi, keterbukaan informasi, serta kemampuan membangun kepercayaan publik di tengah perubahan lanskap komunikasi digital.